Indonesia Sudah Enam Bulan Tidak Impor Beras
Wapres Tegaskan Indonesia Siap Swasembada dan Stop Impor Beras
BANTUL – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak lagi melakukan impor beras guna menjaga kesejahteraan para petani lokal. Dalam kunjungannya di Dusun Niten, Desa Trirenggo, Kabupaten Bantul, DIY, Wakil Presiden (Wapres) menyampaikan bahwa pemerintah kini fokus meningkatkan produksi beras nasional hingga menargetkan ekspor ke luar negeri.
“Enam bulan sudah kita tidak impor. Jangankan impor, membicarakan saja tidak,” ujar Wapres di hadapan sekitar 500 petani Bantul.
Fokus Peningkatan Production dan Rencana Ekspor Beras
Menjawab aspirasi para petani yang berharap pemerintah menghentikan kebijakan impor beras, Wapres optimistis bahwa produksi pangan dalam negeri terus menunjukkan tren positif. Bahkan, Indonesia diproyeksikan bakal mengalami kelebihan produksi (surplus) beras dalam waktu dekat.
“Sekarang yang kita pikirkan produksi naik agar jaminan pangan terjamin. Sekarang kita malah berpikir untuk ekspor. Saya yakin bisa tahun depan,” tegasnya yang disambut riuk tepuk tangan para petani.
Dalam agenda ini, Wapres didampingi oleh sejumlah pejabat penting, antara lain:
- Menteri Pertanian: Anton Apriyantono
- Menteri Pekerjaan Umum (PU): Djoko Kirmanto
- Menteri Perindustrian: Fahmi Idris
- Kepala Bulog: Mustafa Abubakar
- Gubernur DI Yogyakarta: Sri Sultan Hamengkubuwono X
Mendorong Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani
Untuk mempercepat tercapainya swasembada pangan nasional, Wapres secara simbolis membagikan bantuan berupa bibit unggul padi, kedelai, dan jagung kepada para petani di Bantul.
Wapres mengungkapkan bahwa pola pikir pemerintah harus berubah dari ketergantungan pada impor menuju kemandirian pangan, sebagaimana pernah dicapai pada era Presiden Soeharto.
Dukungan Subsidi Pupuk dan Stabilisasi Harga oleh Bulog
Guna mendukung produktivitas sektor pertanian, pemerintah menggelontorkan anggaran subsidi pupuk yang signifikan serta menyiapkan jaring pengaman harga panen:
- Subsidi Pupuk: Pemerintah memberikan subsidi senilai Rp2.400 per kilogram dengan total anggaran mencapai Rp10 triliun untuk seluruh Indonesia.
- Stabilisasi Harga Panen: Perum Bulog ditugaskan menyerap hasil panen agar harga tidak merosot di tingkat petani.
- Harga Pembelian Pemerintah (HPP):
- Gabah Kering Panen (GKP): Rp2.000 / kg
- Gabah Kering Giling (GKG): Rp2.600 / kg
“Kalau harga jatuh, Bulog bertugas membeli supaya harga tidak merosot dan merugikan petani,” pungkas Wapres.
sumber : https://setneg.go.id/baca/index/indonesia_sudah_enam_bulan_tidak_impor_beras
Menyelesaikan proses kepabeanan seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha, terutama bagi seorang importir yang harus mematuhi berbagai regulasi yang kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, menggunakan layanan jasa ppjk (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang profesional adalah solusi paling efektif untuk memastikan barang Anda dapat diproses tanpa hambatan administrasi. Khusus bagi Anda yang melakukan kegiatan bongkar muat di wilayah ibu kota, memilih mitra jasa ppjk Jakarta yang terpercaya akan sangat membantu mempercepat proses customs clearance di pelabuhan atau bandara utama. Dengan dukungan tim ahli yang memahami prosedur kepabeanan secara mendalam, rantai pasok bisnis Anda akan berjalan lebih efisien, aman, dan tepat waktu.
#JasaPPJKOnline #JasaPPJKAhliKep #BiayaJasaPPJK #GajiPPJK #PPJKIndonesia #PPJKJakarta #ContohPPJK #SertifikatPPJK