Panduan Lengkap Aturan Impor untuk Dipakai (PMK-190/PMK.04/2022 & PER-02/BC/2023)
Memahami prosedur kepabeanan adalah kunci utama untuk kelancaran aktivitas impor barang ke Indonesia. Ketentuan mengenai Impor untuk Dipakai telah diatur secara rinci dalam PMK-190/PMK.04/2022 dan PER-02/BC/2023.
Simak rangkuman lengkap mengenai aturan, prosedur, syarat, hingga tata cara pengeluaran barang impor di bawah ini.
1. Definisi dan Istilah Umum Kepabeanan
Sebelum masuk ke prosedur teknis, penting untuk memahami beberapa istilah dasar dalam kepabeanan:
- Impor: Kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean.
- Daerah Pabean: Wilayah Republik Indonesia (darat, perairan, ruang udara) serta tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen yang berlaku hukum kepabeanan.
- Kewajiban Pabean: Semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dipenuhi sesuai aturan perundang-undangan.
- Pemberitahuan Pabean Impor (PIB): Pernyataan resmi yang dibuat oleh importir untuk melaksanakan kewajiban pabean.
- Dokumen Pelengkap Pabean: Dokumen pendukung PIB, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L) / Airway Bill (AWB), dokumen identifikasi barang, serta izin/persyaratan impor lainnya.
2. Ruang Lingkup dan Cakupan Aturan
Aturan PMK-190/PMK.04/2022 dan PER-02/BC/2023 mengatur pengeluaran barang Impor untuk Dipakai yang berasal dari:
- Kawasan Pabean (tidak termasuk Tempat Penimbunan Berikat, KEK, dan FTZ/TPB).
- Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS).
- Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
Barang Impor yang Dikecualikan dari Aturan Ini:
- Barang pindahan.
- Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas.
- Barang kiriman dengan dokumen selain PIB.
- Barang yang mendapat layanan Rush Handling (pelayanan segera).
- Barang impor tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal (contoh: bantuan bencana alam).
- Barang impor lain yang memiliki tata cara pengeluaran tersendiri.
3. Sistem Penjaluran dan Dokumen Pelengkap Pabean
Pengeluaran barang dilakukan menggunakan PIB berdasarkan dokumen pelengkap. Importir menghitung sendiri (Self-Assessment) Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).
Pemeriksaan dilakukan secara selektif berbasis risiko melalui dua sistem Penjaluran:
- Jalur Merah: Proses pelayanan yang mewajibkan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- Jalur Hijau: Pengeluaran barang tanpa penelitian dokumen dan tanpa pemeriksaan fisik sebelum penerbitan SPPB.
Batas Waktu Dokumen Pelengkap:
Untuk PIB via Sistem Komputer Pelayanan (SKP), dokumen wajib disampaikan paling lambat pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya (atau hari berikutnya untuk kantor layanan 24/7) sejak Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) terbit. Keterlambatan dapat menyebabkan pemblokiran penyampaian PIB berikutnya.
4. Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI
Mengusung sistem Self-Assessment, importir bertanggung jawab atas penghitungan dan pembayaran pajak impor.
- Penghitungan Nilai Pabean: Menggunakan skema Incoterms CIF (Cost, Insurance, and Freight).
- Penetapan Tarif: Berdasarkan tarif dan klasifikasi barang yang berlaku pada saat PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran di Kantor Pabean.
- Kode Billing & Jaminan: SKP atau Pejabat Bea Cukai akan menerbitkan Kode Billing untuk pembayaran tunai atau Nota Permintaan Jaminan (NPJ) jika menggunakan jaminan.
5. Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan (Lartas)
Barang yang tergolong Lartas hanya dapat dikeluarkan setelah importir memenuhi perizinan dari instansi/kementerian terkait.
- Single Reference (LNSW): Seluruh informasi dan dokumen Lartas dapat dicek langsung melalui portal resmi insw.go.id/intr.
- Wajib Dilaporkan: Ketentuan lartas wajib diberitahukan secara jujur dalam PIB.
- Penting: Importir disarankan memahami dan menyelesaikan izin Lartas sebelum barang dikirim/diapalkan untuk menghindari biaya tinggi atau risiko barang tertahan.
6. Syarat Pendaftaran & Perubahan PIB
PIB akan mendapatkan Nomor dan Tanggal Pendaftaran apabila memenuhi syarat formal:
- Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI telah dilunasi atau diserahkan jaminannya.
- Ketentuan Lartas telah terpenuhi.
- Barang sebagian/seluruhnya telah ditimbun di TPS dan mendapat nomor Inward Manifest. (Syarat penimbunan ini dikecualikan bagi importir AEO, MITA Kepabeanan, dan PIB Berkala).
Perubahan Data: Importir dapat mengajukan permohonan perubahan data PIB yang salah ke Kepala Kantor Pabean. Pengajuan pembatalan PIB akan diproses maksimal 3 hari kerja.
7. Prosedur Pemeriksaan dan Pengeluaran Barang (SPPB)
- Kepastian Layanan: Penetapan pabean harus diberikan paling lambat 30 hari sejak PIB terdaftar.
- Lokasi Pemeriksaan: Umumnya di Kawasan Pabean, namun dapat dilakukan di Lokasi Importir demi efisiensi bisnis. Bea Cukai juga memanfaatkan teknologi Drive-Through Truck Container Scanner.
- Penerbitan SPPB: Barang resmi dapat dikeluarkan dari TPS/TPP setelah SKP atau Pejabat menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) atau Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF).
8. Ketentuan Khusus Impor Barang Tidak Berwujud & Aturan Lainnya
Impor Barang Tidak Berwujud (Digital/Software)
- Dikirim melalui transmisi elektronik (tanpa mesin utama/media fisik).
- PIB disampaikan via SKP ke Kantor Pabean domisili importir paling lambat 30 hari sejak tanggal pembayaran transaksi.
Aturan Tambahan Lainnya:
- Selisih Kurang (Eksep): Jika barang yang keluar kurang dari jumlah di PIB, sisa barang tetap dapat keluar memakai PIB semula maksimal 60 hari sejak tanggal SPPB.
- Barang Kena Cukai (BKC): Importir wajib memiliki NPPBKC. Khusus impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Liquid Vape langsung ditetapkan Jalur Merah untuk pengawasan pelekatan pita cukai.
