Site icon MSK – PPJK & Ekspor Impor

Panduan Impor

Panduan Lengkap Aturan Impor untuk Dipakai (PMK-190/PMK.04/2022 & PER-02/BC/2023)

Memahami prosedur kepabeanan adalah kunci utama untuk kelancaran aktivitas impor barang ke Indonesia. Ketentuan mengenai Impor untuk Dipakai telah diatur secara rinci dalam PMK-190/PMK.04/2022 dan PER-02/BC/2023.

Simak rangkuman lengkap mengenai aturan, prosedur, syarat, hingga tata cara pengeluaran barang impor di bawah ini.

1. Definisi dan Istilah Umum Kepabeanan

Sebelum masuk ke prosedur teknis, penting untuk memahami beberapa istilah dasar dalam kepabeanan:

2. Ruang Lingkup dan Cakupan Aturan

Aturan PMK-190/PMK.04/2022 dan PER-02/BC/2023 mengatur pengeluaran barang Impor untuk Dipakai yang berasal dari:

  1. Kawasan Pabean (tidak termasuk Tempat Penimbunan Berikat, KEK, dan FTZ/TPB).
  2. Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS).
  3. Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.

Barang Impor yang Dikecualikan dari Aturan Ini:

3. Sistem Penjaluran dan Dokumen Pelengkap Pabean

Pengeluaran barang dilakukan menggunakan PIB berdasarkan dokumen pelengkap. Importir menghitung sendiri (Self-Assessment) Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Pemeriksaan dilakukan secara selektif berbasis risiko melalui dua sistem Penjaluran:

Batas Waktu Dokumen Pelengkap:

Untuk PIB via Sistem Komputer Pelayanan (SKP), dokumen wajib disampaikan paling lambat pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya (atau hari berikutnya untuk kantor layanan 24/7) sejak Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) terbit. Keterlambatan dapat menyebabkan pemblokiran penyampaian PIB berikutnya.

4. Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI

Mengusung sistem Self-Assessment, importir bertanggung jawab atas penghitungan dan pembayaran pajak impor.

5. Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan (Lartas)

Barang yang tergolong Lartas hanya dapat dikeluarkan setelah importir memenuhi perizinan dari instansi/kementerian terkait.

6. Syarat Pendaftaran & Perubahan PIB

PIB akan mendapatkan Nomor dan Tanggal Pendaftaran apabila memenuhi syarat formal:

  1. Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI telah dilunasi atau diserahkan jaminannya.
  2. Ketentuan Lartas telah terpenuhi.
  3. Barang sebagian/seluruhnya telah ditimbun di TPS dan mendapat nomor Inward Manifest. (Syarat penimbunan ini dikecualikan bagi importir AEO, MITA Kepabeanan, dan PIB Berkala).

Perubahan Data: Importir dapat mengajukan permohonan perubahan data PIB yang salah ke Kepala Kantor Pabean. Pengajuan pembatalan PIB akan diproses maksimal 3 hari kerja.

7. Prosedur Pemeriksaan dan Pengeluaran Barang (SPPB)

8. Ketentuan Khusus Impor Barang Tidak Berwujud & Aturan Lainnya

Impor Barang Tidak Berwujud (Digital/Software)

Aturan Tambahan Lainnya:

sumber : https://www.beacukai.go.id/impor-untuk-dipakai

Exit mobile version